CATATAN AKHIR TAHUN EKONOMI JOGJA 2009

Tahun 2009 boleh dibilang jadi tahun penuh tantangan bagi Indonesia. Sederet peristiwa entah sosial, politik, ekonomi bahkan hukum menjadi hal penting yang tak bisa dikesampingkan begitu saja. Dari sudut pandang ekonomi, kita juga memulai tahun 2009 dengan sedikit ketidakberuntungan. Apalagi jika bukan karena terpaan krisis keuangan global yang episentrumnya berada di USA akhir 2008 yang dipicu kasus subprime mortgage. Meski terpaan krisis yang ditandai runtuhnya lembaga keuangan Lehman Brothers ini tidaklah sedasyat krisis moneter 1997/1998, dampaknya tetap saja terasa hingga ke tahun 2009. Anjloknya kinerja ekspor menjadi salah satu contohnya.

Di tingkat lokal, beberapa daerah basis UKM (Usaha Kecil Menengah) potensial berorientasi ekspor, mau tak mau juga ikut menerima kenyataan pahitnya usaha akibat melemahnya permintaan. Di DIY, berdasarkan data Disperindagkop DIY bulan Februari, ekspor ke kawasan Amerika turun 20% sedangkan tujuan Perancis turun 40 %. Ekspor tujuan Italia dan Spanyol masing-masing juga turun 10% dan 15 %, meski beberapa tujuan lain seperti Canada, Jepang, Jerman dan Inggris sedikit mengalami kenaikan.

Data bulan Februari, total ekspor produk-produk DIY sebesar USD20,43 juta, dengan volume ekspor 5,36 juta kilogram. Jumlah ini lebih sedikit disbanding periode yang sama 2008 dimana total ekspor DIY mencapai USD 23,83 juta dengan volume sebesar 8,67 juta kilogram. Untung saja tidak semua UKM berorientasi ekspor, karena tak sedikit pula yang masih berstatus mikro, yang “tak begitu” merasakan melemahnya demand karena fokus di pasar domestik.

Tahun 2009 juga menjadi tahun perjuangan bagi banyak UMKM yang terkena dampak gempa 2006. Non Performing Loan (NPL) alias kredit bermasalah yang menimpa mereka, harus diperparah dengan habisnya perlakuan khusus (salah satunya keringanan penagihan oleh bank kreditur) yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia, PBI No.8/10/PBI/2006 akhir Juni. Meski akhirnya Melalui perjuangan UMKM dan tim ad hoc serta itikad baik dari BI, keluarlah PBI baru No 11/27/PBI/2009 ditetapkan tanggal 1 Juli, yang memperpanjang durasi perlakuan khusus hingga Desember 2010.

Pemda DIY sendiri telah membantu menyelesaikan 1.970 kasus NPL, dengan total nilai mencapai Rp4,8 miliar lebih tahun 2009. Tahun 2008 Pemda juga telah menyelesaikan 892 kasus NPL, dengan nilai mencapai Rp2,44 miliar lebih. Namun memang belum semua terselesaikan, karena diperkirakan masih ada 2.645 kasus NPL UMKM pasca gempa dengan total Rp81,5 miliar yang akan diselesaikan melalui skema APBN. Jumlah tersebut sebenarnya belumlah pasti karena laporan dan pendataan terus dilakukan. Kabar terakhir menyebutkan hingga pertengahan Desember jumlahnya berkurang menjadi Rp75,8 miliar karena 385 diantaranya telah lunas dan ratusan kasus lainnya “rusak” karena tidak sesuai ketentuan.

UKM jelas menjadi salah satu basis ekonomi DIY selain pariwisata. Hingga bulan Maret 2009 saja jumlah total UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) DIY diperkirakan mencapai 76.300 lebih dengan penyerapan tenaga kerja tak kurang dari 273.621 orang. Jumlah ini tentu terus berubah seiring dengan perubahan dan dinamika yang ada.

Dari sektor pariwisata DIY, krisis keuangan juga sempat “menggoyang” bisnis pendukung wisata, khususnya usaha perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY bahkan mengklaim telah terjadi penurunan kunjungan wisatawan hingga 40% selama periode Januari hingga April 2009. Turunnya kunjungan wisatawan asing disinyalir menjadi salah satu sebabnya. Promosi agresif dan gencar lantas menjadi salah satu solusi yang dilakukan. PHRI DIY juga telah mengajukan usul ke Pemda setempat untuk mengalokasikan 5%-10% pajak dari hotel dan restoran dan digunakan sebagai dana promosi wisata. Menteri Budpar, Jero Wacik sendiri juga sempat mengungkapkan perlu dana setidaknya USD100 untuk mendatangkan seorang turis asing ke Indonesia.

Untung saja, bulan Juli menjadi salah satu titik tolak perbaikan kunjungan wisatawan ke DIY, ditandai dengan dimulainya libur sekolah. Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, terjadi kenaikan kunjungan wisatawan hingga 3,37% di bulan Juli, dibanding bulan sebelumnya. Jumlah tamu menginap di DIY selama Juli yang mencapai 282.762 orang, sedangkan Juni hanya mencapai 273.543 orang.

Mobilitas penumpang angkutan udara juga ikut terdongkrak hingga di atas 10%, akibat momen liburan sekolah yang berlangsung hingga pertengahan Juli. Jumlah penumpang yang datang melalui bandara Adisutjipto bulan Juli 2009 mencapai 158.134 penumpang. Lebih tinggi 10,38% dibanding jumlah penumpang selama Juni, yang hanya 143.263 orang. Uniknya, sektor perhotelan DIY juga mengalami imbas tak terduga saat terjadi aksi terorisme peledakan bom Ritz Calrton Kuningan bulan Juli lalu. Dikabarkan hotel-hotel di Jogja justru penuh karena banyaknya pengalihan tamu dari Jakarta dan Bali karena Jogja dirasa cukup aman.

Menjelang penghujung tahun, titik cerah di sektor wisata juga semakin terlihat. Sektor perhotelan mengalami siklus rutin peak season, akibat berbagai momen libur nasional mulai dari Lebaran, Natal hingga Tahun Baru. Tingkat hunian 17 hotel berbintang dipatok 100% selama momen-momen tersebut. PHRI sendiri menargetkan tahun ini tak kurang dari 350.000 turis asing masuk ke DIY.

Memang terlalu sempit jika melihat perkembangan pariwisata hanya dari sektor perhotelan saja, karena nyatanya banyak sektor lain yang mendukung, seperti infrastruktur, perpajakan, hingga perdagangan. Namun setidaknya perbaikan tersebut bisa menjadi sinyal positif dalam perkembangan pariwisata DIY, dan mampu menjadi momentum komitmen setiap elemen untuk bersama-sama mengambil langkah terbaik kemajuan pariwisata DIY. Perjuangan belum selesai.

Dinamika menuju pasar bebas, tak bisa dibendung tapi bisa berkelit

UMKM SEKARANG BELUM SIAP

Oleh Galih Kurniawan

JOGJA:Gaung pasar bebas agaknya semakin keras beberapa waktu belakangan. Pola yang dianggap sebagai bagian dari integrasi ekonomi antar bangsa ini, oleh beberapa pihak dianggap perlu untuk segera dilakukan. Salah satu alasan yang sering mengemuka adalah “keseimbangan” transaksi, yang harus membuka diri satu sama lain untuk mendapatkan benefit.

Mengutip pernyataan, Ketua API DIY, Jadin C Jamaludin, konsisi UMKM saat ini belumlah siap menghadapi era pasar bebas. Menurutnya kondisi UMKM saat ini hanya sebatas image saja, karena ideologi soal UMKM dari pemerintah tidak jelas mengarah ke mana. “UMKM ini kan terbentuk dari masyarakat kecil, mereka yang tidak terserap ke sektor formal akhirnya beralih ke sektor in formal. Yang harus dilakukan justru adalah penguatan dari bawah, internal UMKM. Globalisasi mungkin tak bisa dibendung tapi kita bisa berkelit, tinggal bagaimana pemerintah,” tegasnya.

Ia mencontohkan bagaimana awalnya dulu China banyak diklaim sebagai penjiplak, namun pemerintahnya benar-benar melakukan penguatan masyarakat bawah. “Ibaratnya kita tertinggal 20 tahun dari negara maju, mindset UMKM harus diubah ke yang sebenarnya. Perbankan juga saya kira terlalu cepat melakukan independensi,”.

Daya saing
Hal yang agak ambigu justru diungkapan Kepala Pusat Studi Asia Pasifik UGM, Sri Adiningsih, karena posisi dukungannya yang belum bisa “ditegaskan”. Ia mengatakan, dari hasil penelitiannya di tahun 2007, ada wilayah yang justru beralih menjadi pedagang dari sebelumnya produsen. “Penelitian tahun 2007 di Surakarta, khususnya untuk produk tekstil, banyak produsen yang berubah haluan menjadi pedagang, jumlahnya sekitar 20%,”. Menurut dia hal itu disebabkan karena daya saing produknya yang rendah, kalah dengan produk impor dari China. “Mereka banyak yang yang memilih impor produk dari China, karena untuk produksi sendiri justru perlu biaya lebih mahal dan berisiko,” timpalnya.

Namun begitu ia juga mengungkapkan, jika memang ke depan masa depan APEC mengarah ke free trade area, prospek bisnis Indonesia kesempatannya makin besar, meski persaingan juga makin ketat. “Dari studi kita di Cilegon tahun 2008, ternyata FDI (Foreign Direct Investment) khususnya bidang kimia dan farmasi secara umum memberikan keuntungan bagi ekonomi. Yakni dalam hal nilai tambah dan penyediaan lapangan kerja,”. Ia juga memaparkan, hasil studinya yang terakhir di Cilacap memperlihatkan, ekonomi APEC merupakan tujuan penting dari TKI dan TKW. Nah lho...jadi liberalisasi didukung atau ditolak bu?????

Resensi Buku: Ekonomika Indonesia (Mudrajad Kuncoro)

SAATNYA PAHAM EKONOMI BANGSA SENDIRI

Oleh Galih Kurniawan

Dinamika perkembangan negara, baik secara internal maupun regional tentu tak bisa lepas dari perubahan perekonomian yang ada, yang juga saling terkait. Ekonomi internasional adalah satu hal, tapi di sisi lain juga ada ekonomi nasioanal yang perlu dipahami (untuk tidak menyebut lebih penting), oleh siapapun yang memang peduli (atau sekedar ingin tahu) pada bangsa ini.

Namun sayang, literatur yang membahas mengenai perekonomian nasional Indonesia, kebanyakan justru datang dari penulis-penulis asing yang justru berani (dan mau) mengangkat sisi lain Indonesia dari sudut pandang ekonomi. Hal ini pulalah yang mendasari Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM, sekaligus pakar ekonomi nasional, Prof Mudrajd Kuncoro Phd, menghadirkan salah satu buku terbarunya berjudul Ekonomika Indonesia yang dirangkumnya dari “perjalanan analisanya” selama lima tahun terakhir.

Sekilas melihat fisik buku, dengan tebal tak kurang dari 510 halaman (bahkan awalnya ditulis lebih banyak), reaksi pertama dari calon pembaca pasti “awang-awangen”. Namun beda kiranya jika sudah membaca beberapa bab dari buku ini, alur ceritanya jauh dari kesan teoritis khas akademisi, karena justru fakta-fakta praktis atas berbagai peristiwa juga banyak diungkap penulis yang terkenal “mahir bercerita angka” ini.

Meksi begitu, dukungan data empiris tetap menjadi daya penguat yang patut diapresiasi atas keberhasilan dalam mengungkap sisi human interest dari data tersebut. Misalnya saja, pembahasan mengenai pola pergerakan kurs valas yang dibahas di bab lima. Ternyata dalam setiap pemerintahan pasca krisis ekonomi, pergerakan kurs memiliki tendensi yang berbeda-beda, khususnya pada pasa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Dalam sebuah kesempatan bertemu, penulis mengungkapkan bahwa pada masa Gus Dur, ternyata banyak pelaku pasar yang menunggu statemen Gus Dur usai sholat Jumat, meski tidak mempengaruhi fluktuasi perdagangan nilai tukar di hari Senin.

Tak hanya menceritakan peristiwa-peristiwa yang telah menjadi bagian sejarah, dalam buku ini penulis secara tidak langsung juga mengajak siapapun (terutama pemerintah) untuk berkaca pada sejarah dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Pada bab 19, Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Dengen Akselerasi Sektor Riil dan UMKM, materi dan pembahasan (retoris?) yang disampaikan layak menjadi pertimbangan tersendiri bagi penentu kebijakan. Belum lagi bab 23, yang membahas percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai upaya pemerataan pembangunan dan hasilnya, bisa menjadi semacam “konsideran” bagi para petinggi-petinggi negara.

Kesimpulannya, seperti yang ditulis Prof Mudrajad dalam kata pengantarnya, buku ini adalah salah satu upaya membumikan ekonomika Indonesia dengan contoh kebijakan, kasus dan data Indonesia, dan langsung ditulis oleh orang Indonesia, sudah selayaknya mendapat apresiasi. Meski tak dipungkiri masih ada beberapa “tema” yang belum selesai dibahas dalam buku ini, namun justru itu bisa menjadi bahan yang bisa didiskusikan alias debatable. Pola-pola ini juga yang agaknya menjadi salah satu tujuan penulis menghadirkan teme-teme menggelitik entah hasil pengalaman sendiri atau hasil diskusi dengan narasumber lainnya.

Menyambut gairah baru....now it's show time

Setelah sekian lama terpasung dalam kekosongan, tercerabutnya angan dari nyata...akhirnya kutemukan kembali "ide yang hilang" meski dengan pena dan kertas yang berbeda dan agak aneh...thanks for the chance my LORD

PRESS RELEASE
KETUA SPS TELANTARKAN KARYAWAN INDONESIA BUSINESS TODAY

JAKARTA—Sungguh ironis, kongklomerat pers yang juga ketua Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), Dahlan Iskan, ternyata menelantarkan karyawannya. Itulah yang terjadi pada Koran Indonesia Business Today. Koran yang dimilki oleh raja media, Dahlan Iskan tersebut, mulai Kamis (5/2) menghentikan kegiatannya.

Penghentian penerbitan tersebut merupakan puncak kekecewaan para awak Indonesia Business Today kepada Dahlan. Di antara kekecewaan tersebut adalah belum dibayarnya gaji karyawan sejak Desember 2008. Karaywan sendiri sebenarnya sudah mencoba menuruti kemauan Dahlan yang mencoba melakukan efisiensi dengan mengubah Koran yang berdiri sendiri menjadi sekedar sisipan di Indo Pos.

November 2008, di kantor Indonesia Business Today, di kawasan Fatmawati Jakarta, Dahlan mengatakan bahwa kondisi ekonomi dunia yang sedang dilanda krisis pasti akan mengimbas ke Indonesia. “Sebelum krisis melanda, kita harus sudah mengantisipasinya,”ujar Dahlan ketika itu.

Karena itulah, lanjut Dahlan,”Kita harus melakukan upaya agar tidak tergilas oleh krisis.” Untuk itulah, solusi yang ditawarkan oleh Dahlan adalah melakukan penggabungan dua Koran yakni Indonesia Business Today dengan Indo Pos. Penggabungan itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa masing-masing punya kelebihan. Indonesia Business Today kuat di rubric-rubrik ekonomi, sementara Indo Pos, katanya kuat di Politik.

Jika kelebihan-kelebihan itu digabungkan, tentu akan menghasilkan produk atau koran yang unggul di semua lini. Sehingga diharapkan, sinergi tersebut bisa menjadi senjata yang ampuh untuk memenangkan persaingan media cetak yang makin tajam belakangan ini.

Ketika ide itu dilontarkan, banyak Indonesia Business Today yang merasa resah. Karena bukan tidak mungkin jika itu dilakukan, pasti akan mengurangi jumlah karyawan. Hal itu bukan tanpa alasan. Soalnya, bagaimana mungkin mempertahankan jumlah karyawan yang ada sementara jumlah halaman yang harus dikerjakan dipotong hanya tinggal sepertiga. Yaitu dari 24 halaman menjadi hanya 8 halaman saja. Selain itu, divisi sirkulasi dan iklan juga akan disatukan.

Toh, kekhawatiran tersebut, ditepis oleh Dahlan. Menurutnya masalah pengurangan karyawan tidak ada hubungannya dengan pengurangan jumlah halaman. “Pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak ada kaitannya dengan kebijakan baru ini. Jika memang kualitas karyawan sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, maka tidak akan ada yang di PHK,”tegasnya.

Mulai Penggabungan
Rencana itu pun, mulai dijalankan. Beberapa kali rapat koordinasi dilakukan dengan pihak Indo Pos. Nama-nama karyawan yang akan dipekerjakan dalam kerjasama in pun, mulai dibahas, termasuk berapa mereka akan menerima gaji.

Alangkah kagetnya para awak redaksi Indonesia Business Today ketika mendengar usulan dari Indo Pos, bahwa gaji karyawan Indonesia Business Today akan dipotong dengan besaran yang tidak tanggung-tanggung. Dalam kerjasama tersebut, awak Indonesia Business Today akan dipotong gajinya rata-rata 50 persen. Bahkan ada yang ditirunkan posisinya dari redaktur menjadi reporter dengan potongan gaji hingga 70 persen. Selain itu, dari sekitar 50 nama awak redaksi yang ada, hanya 28 yang akan diterima menjadi bagian koran baru tersebut.

Tentu saja usulan tersebut sangat memukul para awak Indonesia Business Today. Negosiasi pun, dilanjutkan beberapa kali hingga akhirnya disepakati jumlah awak yang akan dipekerjakan adalah sesuai usulan Indonesia Business Today. Selain itu, potongan gaji juga direvisi menjadi antara 10 persen hingga 25 persen sesuai dengan posisi karyawan tersebut. Maka, sejak Desember 2008, resmilah Indo Pos cetak 32 halaman, dengan 8 halaman Indonesia Business Today.

Rupanya, kesepakatan hanya tinggal kesepakatan, karena Dahlan sama sekali tidak menepati janji. Akhir Desember 2008, para awak Indonesia Business Today ternyata tidak menerima gaji seperti yang dijanjikan. Untunglah manajemen Indonesia Business Today merupakan orang-orang yang bertanggungjawab terhadap semua kewajiban terhadap karyawan. Dengan upaya keras, manajemen akhirnya mendapat dana pinjaman untuk membayar gaji karyawan.

Mulai dari situlah kekecewaan-demi kekecewaan dialami oleh para awak Indonesia Business Today. Yang paling menyakitkan adalah ketika dalam kondisi kritis yang membutuhkan perhatian pemilik perusahaan, ternyata Dahlan Iskan sangat sulit dihubungi. Keresahan pun, makin memuncak seiring dengan mendekatnya tanggal gajian Bulan Januari.

Selama seminggu sebelum tanggal gajian, pihak manajemen berupaya keras untuk menghubungi Dahlan. Sayang panggilan telepon, pesan singkat, maupun surat elektronik tidak ditanggapi sama sekali oleh Dahlan. Akhirnya bulan Januari pun, berakhir tanpa ada kabar berita sama sekali dari Dahlan. Yang ada hanyalah pemberitahuan dari Indo Pos, yang berjanji akan membayar gaji karyawan. Namun, surat itu sangat menyakitkan karena isinya memberitahukan bahwa karyawan hanya akan menerima 50 persen gaji. Itu pun, jumlah penerima hanya 28 orang bukan 50.

Lagi-lagi janji hanya sekedar janji. Sepeser pun, tidak ada dana yang keluar dari Dahlan. Akibatnya, kembali manajemen yang pontang-panting mencari dana talangan untuk membayar gaji karyawan.

Kekecewaan demi kekecewaan itulah akhirnya yang membuat awak Indonesia Business Today mulai 5 Februari 2009 menghentikan semua kegiatan jurnalistik.

Dengan berbagai fakti itulah, karyawan Indonesia Business Today, akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menuntut hak sesuai dengan ketentuan hokum dan perundangan yang berlaku di Indonesia.


Forum Karyawan Indonesi Business Today


Ketua
Wahid Rahmanto

Sekretaris
Dewi Agustina


Kontak Person:
Wahid Rahmanto (HP) 0852-1328-2938

MASIH PERLUKAH BUYBACK?

JAKARTA – Kebijakan buyback yang diberikan oleh Bapepam sejak meluasnya dampak krisis keuangan global lalu, ternyata masih belum dimaksimalkan oleh beberapa emiten. Hal tersebut terbukti dari masih adanya 8 emiten yang belum merealisasikan program buybacknya.

Dalam siaran pers oleh Bapepam (3/2/2009), ternyata masih ada 8 emiten yang belum merealisasikan buybacknya. Selain itu juga tercatat 5 emiten mengajukan perpanjangan program buyback. Dari delapan emiten yang belum melakukan buyback tersebut, sebanyak 5 emiten bahkan sudah lewat masa periode buybacknya. Dari kelimanya emiten tersebut juga tercatat Kimia Farma dan PT Timah yang notabene merupakan BUMN.

Dengan melihat kondisi pasar yang sudah mulai membaik, maka tak heran jika banyak pihak yang kemudian mempertanyakan efektfitas jika kebijakan buyback tetap dilakukan. Memang selama ini banyak perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia yang memanfaatkan fasilitas buyback oleh Bapepam. Semenjak terpaan badai krisis keuangan global pada medio 2008 lalu, Bapepam memang memberikan “legalitas” untuk melakukan buyback bagi emiten. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan. 

Namun begitu, usai proses buyback periode pertama dilakukan, banyak yang mempertanyakan efektifitas buyback yang dilakukan oleh beberapa emiten termasuk emiten BUMN. Menurut pengamat pasar modal, Daniel Listiadi, dari beberapa program buyback yang selam ini dilakukan, hanya PTBA yang terlihat signifikan manfaat buybacknya, sedang saham emiten-emiten lainnya ternyata masih berada dalam tekanan.

Ia sendiri menilaiprogram buyback yang banyak dilakukan saat ini memang sedikit special. Hal itu karena kebijakannya agak sedikit diperlonggar oleh otoritas bursa, mengingat kondisi bursa memang masih dalam tekanan. Namun menurutnya, jika dilihat lebih jauh lagi, selama ini rasio antara jumlah maksimal saham yang akan dibuyback dengan dana yang disediakan untuk buyback, masih sangat jauh. 

Menurut Daniel, kondisi sekarang agaknya berbeda karena bapepam banyak memberikan support. “Nampaknya mereka ingin menjaga valuasi saham-saham BUMN” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan buyback ini sepertinya dilakukan untuk penyelamatan saham-saham BUMN. 

Jika diperhatikan lagi, memang selama ini program buyback yang dilakukan oleh banyak emiten, terbilang berjalan lambat dan realisasinya tidak terlalu signifikan. Daniel memperkirakan bahwa hal-hal yang membuat hal tersebut terjadi adalah bahwa volatilitas harga di pasar ternyata sudah mulai terangkat naik dengan sendirinya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa jika kondisi ini terjadi, bisa saja emiten menghentikan program buybacknya. “Lebih baik dana yang masih tersedia digunakan untuk investasi usaha lain” jelasnya.

Hal lain yang juga mempengaruhi kebijakan buyback adalah bahwa, kondisi keuangan dan kinerja sektor emiten masing-masing, masih dalam tekanan. Sehingga yang terjadi selama ini porsi buyback yang terealisasi agak kurang. Seperti contoh Kimia Farma yang masih belum ada realisasi buybacknya. “Bisa saja karena melihat pergerakan sahamnyasudah agak bagus dengan sendirinya, maka buyback tidak direalisasikan” ungkapnya. Namun jika dilihat dari sektor farmasi, ia menilai hanya KLBV yang masih rekomendasi untuk buy.  “Emiten lainnya masih mengalami hambatan” katanya.

Secara umum Daniel memperkirakan kondisi pasar modal indonesia ke depan, baru akan mencapai peak up pada kuartal 2 2009. Namun hal tersebut masih harus menunggu implementasi paket stimulus dari beberapa negara, khususnya amerika. “Kondisi ekonomi global saat ini memang masih melemah, namun di level nasional, dengan adanya tren pemangkasan BI rate, dan autorejection yang baru, nampaknya akan memberikan dampak yang signifikan” pungkasnya. 

SAMPOERNA AGRO BUKUKAN PENJUALAN Rp 2,288.21 TRILIUN SELAMA 2008

Penjualan PT Sampoerna Agro Tbk tahun 2008 lalu mencapai Rp 2,288.21 triliun. Jumlah tersebut melonjak 41 persen dari penjualan tahun 2007 sebesar Rp 1.598.930.908.000. Menurut Corporate Secretary SGRO, Budianto Tjuaja, kepada Indonesia Business Today, Senin (2/1), kenaikan penjualan tersebut sebagai akibat dari jumlah produksi CPO sebesar 8 persen. 

Dari data produksi tahun 2008 sebanyak 1.079.568 ton berasal dari Tandan Buah Segar (TBS) Sumatera. Sebesar 150.950 ton dari TBS di Kalimantan. Di Sumatera, SGRO memiliki lahan seluas 70.614 hektar sedang di Kalimantan SGRO mempunyai lahan seluas 90.055 hektar. 

Produksi minyak sawit sebesar 265.468 ton, inti sawit mengasilkan 70.622 ton. Untuk kecambah dan karet sepanjang tahun lalu produksinya masing-masing mencapai 22,735 juta biji dan 483 ton. 

Sumbangan terbesar dari penjualan tahun 2008 berasal dari penjualan CPO sebesar Rp 1,932.74 triliun. Budiman mengakui memang tahun 2008 lalu sempat menaikkan harga CPO nya. Namun ia belum bisa mengatakan akankah terjadi kenaikan harga di tahun 2009. "Saya sendiri belum tahu, tapi krisis keuangan global yang terjadi selama ini relatif tidak banyak mempengaruhi kinerja kita" ujarnya. 

Adanya kenaikan harga minyak secara drastis tahun 2008 lalu, memang membuat CPO menjadi primadona. Produksi dan penjualan CPO dunia mengalami kenaikan drastic. Namun ketika momen kenaikan harga minyak selesai, dan harga minyak terus turun akibat melimpahnya produksi, harga komoditas CPO sempat anjlok. Tercatat pada perda September tahun lalu, saat harga minyak mulai turun, harga CPO untuk pengiriman November di Malaysia Derivatives Exchange, merosot 6,7% menjadi RM2.090 atau setara dengan US$605 per ton. Harga tersebut adalah level terendah sejak April 2007. 

Harga jual rata-rata komoditas SGRO tahun 2008 lalu, minyak sawit sebesar Rp 6.730 er kilogram. Inti sawit selama 2008 rata-rata dijual Rp 3.564 per kilogram. Untuk komoditas kecambah, per biji harga rata-ratanya sebesar Rp 5.182 selama 2008. Sedang untuk komoditas karet harga jual tahun lalu rata-rata sebesar Rp 12.925 per kiligram. 

Penjualan inti sawit selama 2008 lalu adalah sebesar Rp 253,72 miliar. Dari produksi kecambahnya, SGRO berhasil mendapatkan penjualanl Rp 95,51 miliar. Sementara dari hasil karetnya, SGRO membukukan penjualan Rp 6,24 miliar selama tahun 2008. 

Dari data tersebut dapat dilihat jika permintaan dalam negeri akan produk komoditas dari SGRO tidak mengalami penurunan akibat krisis. "Selama ini hapir 95 persen lebih penjualan kita di dalam negeri" terang Budianto. Untuk ekspor, kebanyakan komoditas SGRO dipasarkan di kawasan Asia. 

Pada penutupan perdagangan kemarin, Senin (2/1), harga saham SGRO ditutup melemah 0,02 persen ke level Rp 1.150 denga frekuesi transaksi sebanyak 167 kali. Kapitalisasi pasarnya sendiri mencapai Rp 2.173.499.998.208.

Analis David Cornelis/Pengamat Pasar Modal

Adanya tren penurunan harga minyak akan sangat berpengaruh terhadap harga komoditas. Ekspektasinya pada tahun 2009 ini minyak mengalami konsolidasi yang artinya sudah mendekati bottomnya. Sehingga diharapkan dapat kembali rebound, setelah turun jauh dengan siginfikan di tahun 2008. Walaupun terjadi deflasi dalam 2 bulan terakhir, masih ada optimisme di industri CPO. Apalagi Indonesia sebagai negara produsen terbesar (di samping Malaysia). akan memiliki power sebagai market leader dan dapat melakukan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas harga. Dengan ekspektasi sudah mulai terjadi perlambatan penurunan, (yang sekarang terlihat mulai konsolidasi) dan diproyeksikan akan mulai lagi rebound di H2, seiring terjadinya recovery global economic, maka untuk sekarang sektor ini masih kurang atraktif dan investor cenderung ke sektor lainnya. Namun untuk jangka panjang, ini masih prospektif. Di sektor komoditas ini, masih prefer AALI over all dan kedua LSIP. (Buy on Weakness)