(Ekonomi Jogja 2010) ASEAN China-FTA, antara peluang dan ancaman

Peristiwa penting yang terjadi di penghujung 2009 lalu, nampaknya masih bertalian erat dengan apa yang ada di benak masyarakat Indonesia awal tahun 2010 ini. Rentetan kasus hukum, politik, hingga peristiwa meninggalnya “Guru Bangsa”, Gus Dur tentu masih menjadi topik hangat yang dibicarakan orang di awal tahun baru ini, pun juga dengan perayaan malam tahun baru yang mungkin masih menyisakan rasa lelah bagi sebagian orang.

Kondisi agak berbeda muncul ketika membahas sektor ekonomi, dimana datangnya tahun 2010 justru menimbulkan dualisme sikap. Ada rasa optimis namun terbesit juga sebuah kekawatiran. Optimisme tumbuh karena dianggap banyak perbaikan pasca krisis keuangan global seiring berjalannya waktu. Tapi kekawatiran atas objek lain pun tampak jelas terlihat melalui berbagai pemberitaan ekonomi belakangan. Apalagi jika bukan karena datangnya era AC-FTA (ASEAN China-Free Trade Area) yang gong nya dimulai Januari 2010 ini.

Melalui format AC-FTA, telah disepakati penurunan dan penghapusan tarif bea masuk secara bertahap. Pertama melalui Early Harvest Programme (EHP) yaitu penurunan atau penghapusan bea masuk seperti produk pertanian, kelautan perikanan, makanan minuman dan lain-lain. Dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 2004 hingga 0% pada 1 Januari 2006. Tahap Kedua, yaitu Normal Track 1 (NT 1) dan NT 2. Untuk NT 1 bea masuk akan diturunkan hingga 0% mulai 20 Juli 2005 hingga 2010. Sedang NT 2 bea masuk akan turun hingga 0% pada tahun 2012 mendatang. Tahap ketiga adalah Sensitive Track (ST) dan Highly Sensitive Track (HST), untuk produk berkategori ST dengan penurunan hingga 0%-20% dilakukan mulai 2012 sampai dengan 2017, dan selanjutnya menjadi 0%-5% pada tahun 2018. Untuk kategori HST sampai dengan 0%-50% mulai dilakukan pada tahun 2015.

Konsep free trade lantas menjadi isu utama dalam kesepakatan yang ditandatangai di Phnomp Penh, Kamboja November 2002 silam itu. Konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima, meski pada awalnya terlihat “menarik” akan tampak “mengerikan” jika dikaitkan dengan realita yang terjadi, khususnya faktor daya saing. Isu besar lainnya adalah nama China itu sendiri. Siapa tak kenal China? Duniapun telah mengakui China memiliki kedudukan penting dalam berbagai sektor. Bahkan saat krisis keuangan global melanda akhir 2008 lalu, China lah yang digadang sebagai mesin utama ekonomi dunia, dengan pertumbuhan ekonomi regionalnya diperkirakan mencapai 9,1% di tahun 2010.

Fakta menarik lainnya tersaji dalam buku berjudul China Shakes the World:The Rise of Hungry Nation karya James Kynge. Dari pembahasannya diketahui China telah menggeser AS sebagai eskportir terbesar kedua di dunia. Bahkan tahun 2010 ini diprediksikan akan menggeser tempat pertama dari Jerman. Disebutkan pula, tahun 2006 lalu China merupakan ekonomi terbesar kedua setelah AS, namun 2050 diperkirakan terjadi sebaliknya. Di tahun yang sama pula, surplus simpanan bank terbesar di dunia dimiliki China dengan US$180 miliar. Cadangan devisa China diperkirakan terbesar di dunia, mencapai US$ 1 triliun lebih.

Di tingkat regional, DIY jelas menjadi salah satu daerah yang cukup berkepentingan dengan isu AC-FTA ini. Potensi lokal yang banyak tumbuh dari kekuatan UMKM dan pariwisata, cukup naïf jika hanya menutup mata hadirnya AC-FTA. Potensi pariwisatanya yang besar dan menjadi urat nadi perekonomian, didukung perkembangan sektor perdagangan yang muncul sebagai konsekuensi, jelas menjadi “lahan basah” tujuan ekspor negara lain. Padahal selama ini pasar domestik juga lah yang menjadi penopang kelangsungan usaha bagi ribuan UMKM, saat pasar asing mulai susah ditembus akibat krisis keuangan global.

Data Disperindagkop DIY menunjukkan, perkiraan sementara realisasi ekspor DIY tahun 2009 turun 10% dari 2008. Nilai penurunannya diperkirakan tak kurang dari US$13,5. Hal ini dipicu ketergantungan ekspor DIY ke Amerika yang mencapai 40%, bahkan pada kasus tertentu mencapai 45% dari total ekspor. Disperindagkop DIY lantas memang cukup optimis 2010 akan terjadi perbaikan ekspor setidaknya 6%, meski tidak menampik ada kekawatiran beralihnya minat masyarakat pada produk asing dengan datangnya AC-FTA. Disperindagkop DIY bahkan juga berharap adanya tinjauan kebijakan pusat terkait enegeri dan perpajakan, yang selama ini berpengaruh pada elemen harga, yang juga dianggap sebagai salah satu faktor penting daya saing produk.

Sementara itu, rencana kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik) di 2010 ini sepertinya menjadi pelengkap rasa was-was dunia usaha kita. Asosiasi Pertekstilan (API) DIY, telah mewanti-wanti dampak buruk sebagai konsekuensinya. Secara tegas mereka menyatakan daya saing akan terancam jika memang TDL benar-benar naik, disebabkan kebutuhan energi di sektor industri yang cukup besar. Pada gilirannya produk nasional lah yang akan menjadi korban, yang terefleksi pada penurunan kinerja ekspor.

Kadin DIY sendiri menyoroti realitas UMKM DIY yang masih banyak didominasi kelas mikro. Menurut Kadin DIY, segmen ini sering tidak berdaya mengakses pasar internasional, bahkan untuk mencari sumber permodalan dari perbankan juga terhambat karena tidak terlembaga dan tidak memiliki legal formal. Diperkirakan dari ratusan ribu UMKM Jogja, yang memiliki akta notaris hanya sekitar 5%, itu pun yang berbentuk badan hukum hanya 17%. Padahal produktivitas menjadi modal penting dalam bersaing di era AC-FTA. Kadin DIY bahkan telah menyatakan kesediaannya untuk mempelopori pembentukan konsorsium bagi UMKM-UMKM tersebut, untuk mengatasi masalah legal formal.

Ekonomi belum sepenuhnya pulih dari dampak krisis keuangan global. Meski Bank Indonesia (BI) Yogyakarta memperkirakan pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2010 di kisaran 4%-4,5%, lebih tinggi dari tahun 2009 3,5%, namun nilainya masih di bawah pertumbuhan ekonomi 2008 (sebelum krisis) sebesar 5,02%. Ralisasi pertumbuhan kredit DIY tahun 2009 diperkirakan juga hanya 10% dari target 15%. Padahal tahun 2008, kredit DIY tumbuh 15,64%. Tahun 2010 ini BI DIY memperkirakan akan ada kenaikan kredit hingga 15%. Namun sekali lagi ini masih perkiraan.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan kekawatiran akan datangnya AC-FTA nampaknya lebih besar dari optimisme yang tumbuh. Kesiapan daerah, daya saing, harga, subsidi masih jadi persoalan penting yang perlu dipikirkan. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Anwar Suprijadi sendiri cukup kawatir dengan masuknya produk-produk asing khususnya China, yang berpotensi menggerus konsumsi produk lokal. Menurutnya, saat dampak krisis finansial global mampir ke Indonesia, perekonomian mampu bertahan dengan pertumbuhan ekonomi 4,3% karena konsumsi domestik Indonesia yang bagus, khususnya produk lokal. Optimisme memang perlu, namun kawatir juga sebuah kewajaran.

Wahyu Rejeki the prancing horse..

Siang itu cuaca cukup panas, meski tak menyurutkan orang-orang berlalu lalang di kawasan Malioboro. Puluhan andhong berjajar rapi di sepanjang jalan legendaris kota Jogja itu. Di salah satu sudut jalan, persis di depan Komplek Kepatihan, tampak seorang pria setengah tua tengah duduk sabar di atas andhong tuanya menunggu penumpang.

Ngadhek, nama pria itu, adalah satu dari puluhan bahkan ratusan penarik andhong yang masih bertahan dengan “kendaraan tradisonal” nya itu, sebagai sandaran hidup. “Saya sudah 20 tahunan jadi kusir andhong. Kalau melihat penghasilan ya pasti ndak cukup mas, karena orang selalu tidak puas. Tapi yang penting sabar dan berusaha,” jelasnya saat ditanya kenapa bisa bertahan selama itu menjadi kusir andhong.

Sambil sesekali tersenyum ramah, menyapa dan menawari wisatawan yang lewat, ia menceritakan bagaimana kesehariannya sebagai kusir andhong. “Dari rumah di Piyungan, sampai Jogja jam 10, nanti pulang jam 7 atau 8 malam,” paparnya. Dari sehari bekerja itu, ia mengaku mampu mengumpulkan uang rata-rata Rp20.000-25.000. Meskipun menurutnya untuk pakan kuda, setidaknya butuh Rp30.000 per hari. “Itu untuk beli dedhak dan rendheng 10 kilo,” timpalnya. Bebannya pun masih harus bertambah lagi ketika suatu waktu harus “service” andhong. Bayangkan saja untuk ganti papan selebor butuh Rp150 ribu, belum lagi untuk roda andhong, yang sepasangnya bisa sampai Rp2 juta.

“Ya memang hasilnya minus. Tapi syukur juga sekarang sedang musim ramai liburan, sehari saya bisa dapat Rp100.000,” tuturnya. Ia sendiri mengaku hasil narik andhong merupakan sandaran utama untuk menghidupi istri dan ketiga orang anaknya. Ia pun juga merasa terbantu dengan ikut paguyuban penarik andhong Gembiraloka yang diikutinya karena tersedia layanan simpan pinjam.

Menarik memang menyimak bagaimana Ngadhek dapat bertahan dan menghidupi keluarganya dari pekerjaannya sebagai penarik andhong. Seekor kuda yang diberinya nama Wahyu Rejeki, telah menjadi harta yang sangat berharga untuk diri dan keluarganya. Pikiran pun melayang ke “kuda” lainnya milik produsen otomotif luar negeri, Ferrari. Begitu terkenalnya simbol kuda hitam yang terkenal dengan julukan the prancing horse itu, hingga membuat orang-orang “kaya” tak segan mengeluarkan miliaran Rupiah uang hanya untuk sebuah mobil. Jelas prestise lebih dominan daripada fungsinya.

Terlepas dari semua itu, justru Wahyu Rejeki dan “kawan-kawannya” layak dinobatkan sebagai the prancing horse sebenarnya. Keberadaannya tak hanya sebagai simbol, tapi sudah berfungsi menjadi salah satu media utama bagi banyak keluarga penarik andhong, bahkan menjadi salah satu unsur budaya yang juga layak dilestarikan.

CATATAN AKHIR TAHUN EKONOMI JOGJA 2009

Tahun 2009 boleh dibilang jadi tahun penuh tantangan bagi Indonesia. Sederet peristiwa entah sosial, politik, ekonomi bahkan hukum menjadi hal penting yang tak bisa dikesampingkan begitu saja. Dari sudut pandang ekonomi, kita juga memulai tahun 2009 dengan sedikit ketidakberuntungan. Apalagi jika bukan karena terpaan krisis keuangan global yang episentrumnya berada di USA akhir 2008 yang dipicu kasus subprime mortgage. Meski terpaan krisis yang ditandai runtuhnya lembaga keuangan Lehman Brothers ini tidaklah sedasyat krisis moneter 1997/1998, dampaknya tetap saja terasa hingga ke tahun 2009. Anjloknya kinerja ekspor menjadi salah satu contohnya.

Di tingkat lokal, beberapa daerah basis UKM (Usaha Kecil Menengah) potensial berorientasi ekspor, mau tak mau juga ikut menerima kenyataan pahitnya usaha akibat melemahnya permintaan. Di DIY, berdasarkan data Disperindagkop DIY bulan Februari, ekspor ke kawasan Amerika turun 20% sedangkan tujuan Perancis turun 40 %. Ekspor tujuan Italia dan Spanyol masing-masing juga turun 10% dan 15 %, meski beberapa tujuan lain seperti Canada, Jepang, Jerman dan Inggris sedikit mengalami kenaikan.

Data bulan Februari, total ekspor produk-produk DIY sebesar USD20,43 juta, dengan volume ekspor 5,36 juta kilogram. Jumlah ini lebih sedikit disbanding periode yang sama 2008 dimana total ekspor DIY mencapai USD 23,83 juta dengan volume sebesar 8,67 juta kilogram. Untung saja tidak semua UKM berorientasi ekspor, karena tak sedikit pula yang masih berstatus mikro, yang “tak begitu” merasakan melemahnya demand karena fokus di pasar domestik.

Tahun 2009 juga menjadi tahun perjuangan bagi banyak UMKM yang terkena dampak gempa 2006. Non Performing Loan (NPL) alias kredit bermasalah yang menimpa mereka, harus diperparah dengan habisnya perlakuan khusus (salah satunya keringanan penagihan oleh bank kreditur) yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia, PBI No.8/10/PBI/2006 akhir Juni. Meski akhirnya Melalui perjuangan UMKM dan tim ad hoc serta itikad baik dari BI, keluarlah PBI baru No 11/27/PBI/2009 ditetapkan tanggal 1 Juli, yang memperpanjang durasi perlakuan khusus hingga Desember 2010.

Pemda DIY sendiri telah membantu menyelesaikan 1.970 kasus NPL, dengan total nilai mencapai Rp4,8 miliar lebih tahun 2009. Tahun 2008 Pemda juga telah menyelesaikan 892 kasus NPL, dengan nilai mencapai Rp2,44 miliar lebih. Namun memang belum semua terselesaikan, karena diperkirakan masih ada 2.645 kasus NPL UMKM pasca gempa dengan total Rp81,5 miliar yang akan diselesaikan melalui skema APBN. Jumlah tersebut sebenarnya belumlah pasti karena laporan dan pendataan terus dilakukan. Kabar terakhir menyebutkan hingga pertengahan Desember jumlahnya berkurang menjadi Rp75,8 miliar karena 385 diantaranya telah lunas dan ratusan kasus lainnya “rusak” karena tidak sesuai ketentuan.

UKM jelas menjadi salah satu basis ekonomi DIY selain pariwisata. Hingga bulan Maret 2009 saja jumlah total UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) DIY diperkirakan mencapai 76.300 lebih dengan penyerapan tenaga kerja tak kurang dari 273.621 orang. Jumlah ini tentu terus berubah seiring dengan perubahan dan dinamika yang ada.

Dari sektor pariwisata DIY, krisis keuangan juga sempat “menggoyang” bisnis pendukung wisata, khususnya usaha perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY bahkan mengklaim telah terjadi penurunan kunjungan wisatawan hingga 40% selama periode Januari hingga April 2009. Turunnya kunjungan wisatawan asing disinyalir menjadi salah satu sebabnya. Promosi agresif dan gencar lantas menjadi salah satu solusi yang dilakukan. PHRI DIY juga telah mengajukan usul ke Pemda setempat untuk mengalokasikan 5%-10% pajak dari hotel dan restoran dan digunakan sebagai dana promosi wisata. Menteri Budpar, Jero Wacik sendiri juga sempat mengungkapkan perlu dana setidaknya USD100 untuk mendatangkan seorang turis asing ke Indonesia.

Untung saja, bulan Juli menjadi salah satu titik tolak perbaikan kunjungan wisatawan ke DIY, ditandai dengan dimulainya libur sekolah. Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, terjadi kenaikan kunjungan wisatawan hingga 3,37% di bulan Juli, dibanding bulan sebelumnya. Jumlah tamu menginap di DIY selama Juli yang mencapai 282.762 orang, sedangkan Juni hanya mencapai 273.543 orang.

Mobilitas penumpang angkutan udara juga ikut terdongkrak hingga di atas 10%, akibat momen liburan sekolah yang berlangsung hingga pertengahan Juli. Jumlah penumpang yang datang melalui bandara Adisutjipto bulan Juli 2009 mencapai 158.134 penumpang. Lebih tinggi 10,38% dibanding jumlah penumpang selama Juni, yang hanya 143.263 orang. Uniknya, sektor perhotelan DIY juga mengalami imbas tak terduga saat terjadi aksi terorisme peledakan bom Ritz Calrton Kuningan bulan Juli lalu. Dikabarkan hotel-hotel di Jogja justru penuh karena banyaknya pengalihan tamu dari Jakarta dan Bali karena Jogja dirasa cukup aman.

Menjelang penghujung tahun, titik cerah di sektor wisata juga semakin terlihat. Sektor perhotelan mengalami siklus rutin peak season, akibat berbagai momen libur nasional mulai dari Lebaran, Natal hingga Tahun Baru. Tingkat hunian 17 hotel berbintang dipatok 100% selama momen-momen tersebut. PHRI sendiri menargetkan tahun ini tak kurang dari 350.000 turis asing masuk ke DIY.

Memang terlalu sempit jika melihat perkembangan pariwisata hanya dari sektor perhotelan saja, karena nyatanya banyak sektor lain yang mendukung, seperti infrastruktur, perpajakan, hingga perdagangan. Namun setidaknya perbaikan tersebut bisa menjadi sinyal positif dalam perkembangan pariwisata DIY, dan mampu menjadi momentum komitmen setiap elemen untuk bersama-sama mengambil langkah terbaik kemajuan pariwisata DIY. Perjuangan belum selesai.

Dinamika menuju pasar bebas, tak bisa dibendung tapi bisa berkelit

UMKM SEKARANG BELUM SIAP

Oleh Galih Kurniawan

JOGJA:Gaung pasar bebas agaknya semakin keras beberapa waktu belakangan. Pola yang dianggap sebagai bagian dari integrasi ekonomi antar bangsa ini, oleh beberapa pihak dianggap perlu untuk segera dilakukan. Salah satu alasan yang sering mengemuka adalah “keseimbangan” transaksi, yang harus membuka diri satu sama lain untuk mendapatkan benefit.

Mengutip pernyataan, Ketua API DIY, Jadin C Jamaludin, konsisi UMKM saat ini belumlah siap menghadapi era pasar bebas. Menurutnya kondisi UMKM saat ini hanya sebatas image saja, karena ideologi soal UMKM dari pemerintah tidak jelas mengarah ke mana. “UMKM ini kan terbentuk dari masyarakat kecil, mereka yang tidak terserap ke sektor formal akhirnya beralih ke sektor in formal. Yang harus dilakukan justru adalah penguatan dari bawah, internal UMKM. Globalisasi mungkin tak bisa dibendung tapi kita bisa berkelit, tinggal bagaimana pemerintah,” tegasnya.

Ia mencontohkan bagaimana awalnya dulu China banyak diklaim sebagai penjiplak, namun pemerintahnya benar-benar melakukan penguatan masyarakat bawah. “Ibaratnya kita tertinggal 20 tahun dari negara maju, mindset UMKM harus diubah ke yang sebenarnya. Perbankan juga saya kira terlalu cepat melakukan independensi,”.

Daya saing
Hal yang agak ambigu justru diungkapan Kepala Pusat Studi Asia Pasifik UGM, Sri Adiningsih, karena posisi dukungannya yang belum bisa “ditegaskan”. Ia mengatakan, dari hasil penelitiannya di tahun 2007, ada wilayah yang justru beralih menjadi pedagang dari sebelumnya produsen. “Penelitian tahun 2007 di Surakarta, khususnya untuk produk tekstil, banyak produsen yang berubah haluan menjadi pedagang, jumlahnya sekitar 20%,”. Menurut dia hal itu disebabkan karena daya saing produknya yang rendah, kalah dengan produk impor dari China. “Mereka banyak yang yang memilih impor produk dari China, karena untuk produksi sendiri justru perlu biaya lebih mahal dan berisiko,” timpalnya.

Namun begitu ia juga mengungkapkan, jika memang ke depan masa depan APEC mengarah ke free trade area, prospek bisnis Indonesia kesempatannya makin besar, meski persaingan juga makin ketat. “Dari studi kita di Cilegon tahun 2008, ternyata FDI (Foreign Direct Investment) khususnya bidang kimia dan farmasi secara umum memberikan keuntungan bagi ekonomi. Yakni dalam hal nilai tambah dan penyediaan lapangan kerja,”. Ia juga memaparkan, hasil studinya yang terakhir di Cilacap memperlihatkan, ekonomi APEC merupakan tujuan penting dari TKI dan TKW. Nah lho...jadi liberalisasi didukung atau ditolak bu?????

Resensi Buku: Ekonomika Indonesia (Mudrajad Kuncoro)

SAATNYA PAHAM EKONOMI BANGSA SENDIRI

Oleh Galih Kurniawan

Dinamika perkembangan negara, baik secara internal maupun regional tentu tak bisa lepas dari perubahan perekonomian yang ada, yang juga saling terkait. Ekonomi internasional adalah satu hal, tapi di sisi lain juga ada ekonomi nasioanal yang perlu dipahami (untuk tidak menyebut lebih penting), oleh siapapun yang memang peduli (atau sekedar ingin tahu) pada bangsa ini.

Namun sayang, literatur yang membahas mengenai perekonomian nasional Indonesia, kebanyakan justru datang dari penulis-penulis asing yang justru berani (dan mau) mengangkat sisi lain Indonesia dari sudut pandang ekonomi. Hal ini pulalah yang mendasari Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM, sekaligus pakar ekonomi nasional, Prof Mudrajd Kuncoro Phd, menghadirkan salah satu buku terbarunya berjudul Ekonomika Indonesia yang dirangkumnya dari “perjalanan analisanya” selama lima tahun terakhir.

Sekilas melihat fisik buku, dengan tebal tak kurang dari 510 halaman (bahkan awalnya ditulis lebih banyak), reaksi pertama dari calon pembaca pasti “awang-awangen”. Namun beda kiranya jika sudah membaca beberapa bab dari buku ini, alur ceritanya jauh dari kesan teoritis khas akademisi, karena justru fakta-fakta praktis atas berbagai peristiwa juga banyak diungkap penulis yang terkenal “mahir bercerita angka” ini.

Meksi begitu, dukungan data empiris tetap menjadi daya penguat yang patut diapresiasi atas keberhasilan dalam mengungkap sisi human interest dari data tersebut. Misalnya saja, pembahasan mengenai pola pergerakan kurs valas yang dibahas di bab lima. Ternyata dalam setiap pemerintahan pasca krisis ekonomi, pergerakan kurs memiliki tendensi yang berbeda-beda, khususnya pada pasa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Dalam sebuah kesempatan bertemu, penulis mengungkapkan bahwa pada masa Gus Dur, ternyata banyak pelaku pasar yang menunggu statemen Gus Dur usai sholat Jumat, meski tidak mempengaruhi fluktuasi perdagangan nilai tukar di hari Senin.

Tak hanya menceritakan peristiwa-peristiwa yang telah menjadi bagian sejarah, dalam buku ini penulis secara tidak langsung juga mengajak siapapun (terutama pemerintah) untuk berkaca pada sejarah dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Pada bab 19, Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Dengen Akselerasi Sektor Riil dan UMKM, materi dan pembahasan (retoris?) yang disampaikan layak menjadi pertimbangan tersendiri bagi penentu kebijakan. Belum lagi bab 23, yang membahas percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai upaya pemerataan pembangunan dan hasilnya, bisa menjadi semacam “konsideran” bagi para petinggi-petinggi negara.

Kesimpulannya, seperti yang ditulis Prof Mudrajad dalam kata pengantarnya, buku ini adalah salah satu upaya membumikan ekonomika Indonesia dengan contoh kebijakan, kasus dan data Indonesia, dan langsung ditulis oleh orang Indonesia, sudah selayaknya mendapat apresiasi. Meski tak dipungkiri masih ada beberapa “tema” yang belum selesai dibahas dalam buku ini, namun justru itu bisa menjadi bahan yang bisa didiskusikan alias debatable. Pola-pola ini juga yang agaknya menjadi salah satu tujuan penulis menghadirkan teme-teme menggelitik entah hasil pengalaman sendiri atau hasil diskusi dengan narasumber lainnya.

Menyambut gairah baru....now it's show time

Setelah sekian lama terpasung dalam kekosongan, tercerabutnya angan dari nyata...akhirnya kutemukan kembali "ide yang hilang" meski dengan pena dan kertas yang berbeda dan agak aneh...thanks for the chance my LORD

PRESS RELEASE
KETUA SPS TELANTARKAN KARYAWAN INDONESIA BUSINESS TODAY

JAKARTA—Sungguh ironis, kongklomerat pers yang juga ketua Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), Dahlan Iskan, ternyata menelantarkan karyawannya. Itulah yang terjadi pada Koran Indonesia Business Today. Koran yang dimilki oleh raja media, Dahlan Iskan tersebut, mulai Kamis (5/2) menghentikan kegiatannya.

Penghentian penerbitan tersebut merupakan puncak kekecewaan para awak Indonesia Business Today kepada Dahlan. Di antara kekecewaan tersebut adalah belum dibayarnya gaji karyawan sejak Desember 2008. Karaywan sendiri sebenarnya sudah mencoba menuruti kemauan Dahlan yang mencoba melakukan efisiensi dengan mengubah Koran yang berdiri sendiri menjadi sekedar sisipan di Indo Pos.

November 2008, di kantor Indonesia Business Today, di kawasan Fatmawati Jakarta, Dahlan mengatakan bahwa kondisi ekonomi dunia yang sedang dilanda krisis pasti akan mengimbas ke Indonesia. “Sebelum krisis melanda, kita harus sudah mengantisipasinya,”ujar Dahlan ketika itu.

Karena itulah, lanjut Dahlan,”Kita harus melakukan upaya agar tidak tergilas oleh krisis.” Untuk itulah, solusi yang ditawarkan oleh Dahlan adalah melakukan penggabungan dua Koran yakni Indonesia Business Today dengan Indo Pos. Penggabungan itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa masing-masing punya kelebihan. Indonesia Business Today kuat di rubric-rubrik ekonomi, sementara Indo Pos, katanya kuat di Politik.

Jika kelebihan-kelebihan itu digabungkan, tentu akan menghasilkan produk atau koran yang unggul di semua lini. Sehingga diharapkan, sinergi tersebut bisa menjadi senjata yang ampuh untuk memenangkan persaingan media cetak yang makin tajam belakangan ini.

Ketika ide itu dilontarkan, banyak Indonesia Business Today yang merasa resah. Karena bukan tidak mungkin jika itu dilakukan, pasti akan mengurangi jumlah karyawan. Hal itu bukan tanpa alasan. Soalnya, bagaimana mungkin mempertahankan jumlah karyawan yang ada sementara jumlah halaman yang harus dikerjakan dipotong hanya tinggal sepertiga. Yaitu dari 24 halaman menjadi hanya 8 halaman saja. Selain itu, divisi sirkulasi dan iklan juga akan disatukan.

Toh, kekhawatiran tersebut, ditepis oleh Dahlan. Menurutnya masalah pengurangan karyawan tidak ada hubungannya dengan pengurangan jumlah halaman. “Pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak ada kaitannya dengan kebijakan baru ini. Jika memang kualitas karyawan sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, maka tidak akan ada yang di PHK,”tegasnya.

Mulai Penggabungan
Rencana itu pun, mulai dijalankan. Beberapa kali rapat koordinasi dilakukan dengan pihak Indo Pos. Nama-nama karyawan yang akan dipekerjakan dalam kerjasama in pun, mulai dibahas, termasuk berapa mereka akan menerima gaji.

Alangkah kagetnya para awak redaksi Indonesia Business Today ketika mendengar usulan dari Indo Pos, bahwa gaji karyawan Indonesia Business Today akan dipotong dengan besaran yang tidak tanggung-tanggung. Dalam kerjasama tersebut, awak Indonesia Business Today akan dipotong gajinya rata-rata 50 persen. Bahkan ada yang ditirunkan posisinya dari redaktur menjadi reporter dengan potongan gaji hingga 70 persen. Selain itu, dari sekitar 50 nama awak redaksi yang ada, hanya 28 yang akan diterima menjadi bagian koran baru tersebut.

Tentu saja usulan tersebut sangat memukul para awak Indonesia Business Today. Negosiasi pun, dilanjutkan beberapa kali hingga akhirnya disepakati jumlah awak yang akan dipekerjakan adalah sesuai usulan Indonesia Business Today. Selain itu, potongan gaji juga direvisi menjadi antara 10 persen hingga 25 persen sesuai dengan posisi karyawan tersebut. Maka, sejak Desember 2008, resmilah Indo Pos cetak 32 halaman, dengan 8 halaman Indonesia Business Today.

Rupanya, kesepakatan hanya tinggal kesepakatan, karena Dahlan sama sekali tidak menepati janji. Akhir Desember 2008, para awak Indonesia Business Today ternyata tidak menerima gaji seperti yang dijanjikan. Untunglah manajemen Indonesia Business Today merupakan orang-orang yang bertanggungjawab terhadap semua kewajiban terhadap karyawan. Dengan upaya keras, manajemen akhirnya mendapat dana pinjaman untuk membayar gaji karyawan.

Mulai dari situlah kekecewaan-demi kekecewaan dialami oleh para awak Indonesia Business Today. Yang paling menyakitkan adalah ketika dalam kondisi kritis yang membutuhkan perhatian pemilik perusahaan, ternyata Dahlan Iskan sangat sulit dihubungi. Keresahan pun, makin memuncak seiring dengan mendekatnya tanggal gajian Bulan Januari.

Selama seminggu sebelum tanggal gajian, pihak manajemen berupaya keras untuk menghubungi Dahlan. Sayang panggilan telepon, pesan singkat, maupun surat elektronik tidak ditanggapi sama sekali oleh Dahlan. Akhirnya bulan Januari pun, berakhir tanpa ada kabar berita sama sekali dari Dahlan. Yang ada hanyalah pemberitahuan dari Indo Pos, yang berjanji akan membayar gaji karyawan. Namun, surat itu sangat menyakitkan karena isinya memberitahukan bahwa karyawan hanya akan menerima 50 persen gaji. Itu pun, jumlah penerima hanya 28 orang bukan 50.

Lagi-lagi janji hanya sekedar janji. Sepeser pun, tidak ada dana yang keluar dari Dahlan. Akibatnya, kembali manajemen yang pontang-panting mencari dana talangan untuk membayar gaji karyawan.

Kekecewaan demi kekecewaan itulah akhirnya yang membuat awak Indonesia Business Today mulai 5 Februari 2009 menghentikan semua kegiatan jurnalistik.

Dengan berbagai fakti itulah, karyawan Indonesia Business Today, akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menuntut hak sesuai dengan ketentuan hokum dan perundangan yang berlaku di Indonesia.


Forum Karyawan Indonesi Business Today


Ketua
Wahid Rahmanto

Sekretaris
Dewi Agustina


Kontak Person:
Wahid Rahmanto (HP) 0852-1328-2938